Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Kamis (4/3) melakukan rapat tertutup guna membahas APBD 2009 yang mengalami devisit sebesar Rp 115 miliar.Dari informasi yang berhasil dihimpun, dalam rapat tersebut, sebagian besar anggota dewan berjanji akan memperketat pengawasan pelaksanaan APBD 2010.

Keberadaan rekomendasi DPRD Maluku menyangkut proyek-proyek bermasalah hasil pengawasan APBN, APBD, dan Dana Cadangan Umum (DCU) tahun 2007 dan 2008, semakin misterius.

Fraksi Demokrat mendesak pimpinan DPRD Maluku memanggil Kepala Kejati (Kajati) Maluku Poltak Manulang terkait rekomendasi DPRD Maluku menyangkut proyek-proyek bermasalah hasil pengawasan APBN, APBD, dan Dana Cadangan Umum (DCU) tahun 2007 dan 2008.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) sebagai kabupaten induk tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan dana abadi yang merupakan dana alokasi umum (DAU) 2009 kepada Kota Tual.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Etha Aisyah Hentihu mengaku sering memperjuangkan pemenuhan sarana-sarana perhubungan saat pertemuan dengan Departemen Perhubungan.

DPRD Maluku yang selama ini didaulat sebagai pembawa suara rakyat dan pejuang kepentingan rakyat, ternyata tidak bisa menjalankan fungsi dan perannya itu. Bukitnya, hasil temuan sejumlah proyek bermasalah yang temukan saat pengawasan APBD, APBN, dana cadangan umum (DCU) tahun 2007 dan tahun 2008, dan telah dirumuskan dalam rekomendasi untuk dibawa ke kejaksaan, ternyata tak ditindalanjuti.