Sudah kurang lebih sepekan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menggelar ekspos sejumlah kasus dugaan korupsi. Kasus-kasus yang diekspos umumnya, kasus-kasus yang ditangani oleh bagian tindak pidana khusus. Ekspos itu, dibawah pengawasan Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Maluku Herman Koedoeboen.

Sejumlah kasus dugaan korupsi yang telah diekspos diantaranya kasus dugaan korupsi 35 mantan anggota DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004, dugaan korupsi proyek pengadaan enam buah kapal ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2002 senilai Rp 2,7 miliar, dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) serta kasus korupsi dugaan dana pemulangan pengungsi Kabupaten Malra Tahun 2003 senilai Rp 16 Miliar.

Minggu ini, direncanakan akan diekspos kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh bagian intelijen Kejati Maluku.

Sejak awal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Kejati (Kajati) Maluku, Poltak Manulang telah menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang sementara ditangani. Walaupun baru bertugas, Ia sendiri mengaku, sudah melihat banyak praktik dugaan penyimpangan yang berakibat timbulnya kerugian negara. Data-data menyangkut dugaan penyimpangan itu, juga telah dikantongi. Selain itu, Manulang juga berjanji untuk transparan kepada publik terkait kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani.

Kita memberikan apresiasi terhadap komitmen dan janji dari Manulang sebagai pemegang kendali di jajaran Korps Adhyaksa di daerah ini. Apresiasi publik terhadap komitmen dan janji Manulang, tentu dibarengi oleh harapan publik agar komitmen itu teraplikasi dalam tindakan yang konkrit. Tidak sebatas dalam tataran wacana.

Harapan dan sekaligus sebuah catatan kritis ini tentu dilandasi oleh berbagai alasan mendasar, yang kerap menjadi fakta nyata, bahwa sering penanganan sebuah kasus dugaan korupsi berhenti di tengah jalan, ataupun mandek tanpa alasan hukum. Malah, ada juga dalam penanganan sebuah kasus dugaan korupsi, praktik tebang pilih kerap diterapkan. Oknum-oknum yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut tak semuanya dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Kasus dugaan korupsi dana keserasian tahun 2006 senilai Rp 35,5 miliar di Dinas Sosial (Dinsos) Maluku. Ini menjadi salah satu catatan evaluasi bagi jajaran Kejati Maluku. Dalam kasus ini, memang banyak oknum yang terlibat sudah digiring ke mejah hijau. Pertanyaannya apakah, mereka yang saat ini duduk di kursi pesakitan saja yang secara hukum bertanggung jawab atas kasus korupsi yang terjadi?. Bagaimana dengan para kontraktor yang menangani proyek-proyek itu?. Apakah secara hukum diantara mereka tidak ada yang bisa dijadikan tersangka?. Kejaksaan memiliki alasan hukum yang kuat, karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat umumnya amburadul.

Kasus lainnya, adalah kasus dugaan korupsi dalam proyek pembelian enam buah kapal ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2002 senilai Rp 2, 7 miliar. Tiga pejabat dan mantan pejabat telah ditetapkan sebagai tersangka, namun mengapa hingga kini kasusnya belum juga terselesaikan?. Penanganan kasus ini terkesan diulur-ulur.

Dua kasus ini sekedar menjadi catatan evaluasi bagi jajaran Kejati Maluku dibawah komando Poltak Manulang untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang ada, tanpa tebang pilih, tanpa diskriminasi. Semoga! (*)