DPRD Maluku yang selama ini didaulat sebagai pembawa suara rakyat dan pejuang kepentingan rakyat, ternyata tidak bisa menjalankan fungsi dan perannya itu. Bukitnya, hasil temuan sejumlah proyek bermasalah yang temukan saat pengawasan APBD, APBN, dana cadangan umum (DCU) tahun 2007 dan tahun 2008, dan telah dirumuskan dalam rekomendasi untuk dibawa ke kejaksaan, ternyata tak ditindalanjuti.

"Dengan tak disampaikannya hasil rekomendasi tersebut ke pihak kejaksaan, bisa dinilai para wakil rakyat ini tidak berpihak ke rakyat serta hanya mencari kepentingan sendiri saja," ujar Natalia Farneubun, Wakil Ketua Komisariat Cabang (Komcab) Pemuda Katolik Kota Ambon kepada Siwalima, akhir pekan lalu.

Padahal, selama ini mereka mendengungkan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat dan akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tetapi faktanya malah terbalik karena masalah-masalah kerakyatan yang seharusnya disikapi dengan serius ternyata justru dibalikan.

Dengan perilaku para wakil rakyat yang telah tega membohongi rakyatnya, dirinya khawatir akan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap mereka.

Apalagi dengan pernyataan-pernyataan wakil rakyat yang tidak sesuai dengan kenyataan yang mengatakan rekomendasi telah dikirim ke Kejati Maluku, padahal kenyataannya tidak ada.

"Ini merupakan sebuah tindakan pembohongan yang hanya ingin mencari selamat sendiri, namun korbannya adalah rakyat mereka sendiri yang telah memilih dan mempercayakan mereka sebagai wakil rakyat dengan berbagai fasilitas yang memadai," tandas Farneubun.
Untuk itu, ia mengharapkan agar para wakil rakyat dapat serius dan bisa menyampaikan rekomendasi proyek-proyek masalah tersebut ke pihak Kejati Maluku.

Untuk diketahui, sejumlah proyek yang dinilai bermasalah berdasarkan hasil temuan DPRD Maluku atas pengelolaan APBD, APBN, DCU tahun 2007 dan 2008, diantaranya di Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

Proyek fiktif Dinas Pertanian Maluku di Bula ditemukan Komisi B saat melakukan pengawasan.

Paket proyek senilai Rp 2,65 miliar dari APBD Tahun 2008, yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Buru, dan Kabupaten SBT, itu, dikerjakan tanpa melalui mekanisme tender sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Sementara rekomendasi DPRD Maluku atas sejumlah proyek yang dikelola Dikpora Maluku diantaranya proyek rehabilitasi berat tiga ruang belajar SD Kristen 2 Tomra di Desa Tomra Kecamatan Leti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), yang mana pada data yang diterima dikatakan telah rampung seratus persen, namun setelah kunjungan ke lapangan ternyata ditemukan SD tersebut tidak memiliki pintu, tidak memiliki jendela, dinding tidak diplester, atap tanpa bumbungan, tidak memiliki plafon, dan partisi pemisah ruangan menggunakan atap. Diperkirakan rehabilitasi SD Kristen 2 Tomra ini baru rampung sekitar 60 persen dan proyek ini dibiayai dari dana APBD Provinsi Maluku Tahun 2007.

Proyek bermasalah lainnya adalah, proyek pembangunan SD Negeri Tutwaru Pulau Leti Kabupaten MBD, dari hasil kunjungan dilapangan ditemui bahwa SD tersebut dindingnya miring, jendela tidak bisa ditutup,dan lantai tidak selesai. Proyek ini dibiayai dari dana APBD Provinsi Maluku Tahun 2007.

Proyek Rehabilitasi berat tiga Ruang Kelas Baru SD YPPK Murai Lama Kecamatan Aru Tengah dari APBD Tahun 2008 dengan besaran anggaran 150 juta rupiah dilaporkan telah terealisasi 83 persen. Dari hasil kunjungan kelapangan ternyata yang didapati adalah bahwa proyek tersebut belum terealisasi alias fiktif.

Proyek lainnya yang direkomendasikan ke Kejati Maluku yaitu SD Negeri Kabofin Kabupaten Kepulauan Aru, dari hasil kunjungan baru terealisasi 30 persen. SD YPPK Kabalsiang Benjuring Kabupaten Kepulauan Aru Kecamatan Aru Tengah realisasinya 50 persen, padahal telah dilaporkan selesai seratus persen.

Sebelumnya, Asisten Intelijen (Asisntel Kejati Maluku, Trio Joko Susanto kepada Siwalima, Selasa (23/2) mengaku, pihaknya belum menerima rekomendasi proyek-proyek bermasalah itu dari DPRD Provinsi Maluku.

"Saya secara pribadi sama sekali belum terima hasil rekomendasi dari DPRD Maluku tentang proyek bermasalah," ujar Sutanto. (S-28) Ambon - Siwalima